TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui sinergi lintas sektor dan penguatan perencanaan berbasis data.

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Jumat, 16 Mei 2025.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

Dalam sambutannya, Fatmawati menekankan pentingnya pertemuan tersebut sebagai upaya memperkuat konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Sulsel.

Dia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program nasional yang memerlukan sinergi semua pihak.

Dalam konteks daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

“Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama, serta menyusun strategi yang lebih tajam dan berdampak langsung pada masyarakat miskin,” ujar Fatmawati.

Sebagai Ketua TKPK Provinsi, Fatmawati menyoroti peran strategis kelembagaan TKPK dalam menyinergikan berbagai program, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dia juga mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

Per September 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,77%, turun 0,29 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 8,06%.

Secara absolut, penduduk miskin berkurang 24.700 jiwa, menjadi 711.770 orang. Meski demikian, terjadi peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08% menjadi 5,21%, yang disebut Fatmawati sebagai indikasi perlunya pendekatan wilayah yang lebih kontekstual.

Kabupaten Pangkep tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 12,41%, disusul Jeneponto (11,82%), dan Luwu (11,7%). Daerah lainnya yang juga masuk dalam sepuluh besar adalah Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.

Dalam paparannya, Fatmawati menyebut kemiskinan di Sulsel bersifat multidimensional, yakni tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga kualitas hidup secara menyeluruh.

Faktor penyebab utama kemiskinan antara lain: Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan;

Terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi; Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan daerah terpencil; Ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional tanpa jaminan perlindungan sosial dan akses pembiayaan; Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.

Sebagai solusi, Pemprov Sulsel telah menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengusung visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, dengan empat misi utama yang seluruhnya mendukung penanggulangan kemiskinan.

Fatmawati merinci strategi penanggulangan kemiskinan dalam tiga pilar utama. Pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui, Layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi);

Bantuan sosial berbasis data kesejahteraan; Pembangunan rumah layak huni dan perlindungan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga).

Kedua, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal; Pelatihan kerja bagi generasi muda; Akses permodalan usaha mikro dan pertanian berbasis teknologi.

Ketiga, Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan, melalui Intervensi wilayah berbasis data spasial; Penataan kawasan kumuh dan daerah tertinggal, Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.

“Ketiga pilar ini perlu ditopang tata kelola yang terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, data yang akurat, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegas.

Fatmawati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan merancang agenda aksi sebagai tindak lanjut nyata dari rakor.

Rakor ini diikuti oleh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPK di daerah, Bappeda, OPD teknis, lembaga vertikal, mitra pembangunan, dan unsur masyarakat sipil.

Diharapkan, dengan semangat kolaborasi dan strategi yang terukur, penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.(*)