TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Gedung DPRD Kota Makassar lululantak dan ludes dibakar massa dalam aksi unjuk rasa yang berujung rusuh, Jumat 29 Agustus 2025.

Tak hanya gedung, puluhan kendaraan roda empat dan roda dua tidak luput dari jilatan api yang terparkir di halaman wakil rakyat di Jalan AP Pettarani Makassar. Tragisnya dalam aksi anarkis itu 3 nyawa melayang.

Meski gedungnya ludes terbakar, namun anggota DPRD Kota Makassar tetap melanjutkan agenda penting.

Sejak awal pekan, sejumlah pertemuan dewan digelar via aplikasi Zoom, termasuk rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas jadwal paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Baca juga: Appi: Jaga Makassar Aman, Sampaikan Aspirasi dengan Cara Tepat, Tertib dan Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq menegaskan, absennya kantor fisik tidak boleh menjadi alasan untuk menunda agenda besar rakyat.

“Jadwal paripurna APBD Perubahan 2025 tetap akan dilaksanakan meski melalui Zoom. Agenda kedewanan tidak boleh terhambat,” ujarnya, Selasa 2 September 2025.

Anwar juga mendesak Pemerintah Kota Makassar segera menetapkan kantor sementara agar koordinasi dan pelayanan publik berjalan efektif.

Senada, anggota DPRD Kota Makassar lainnya, dr Udin Saputra Malik. Dia menekankan bahwa yang terpenting bukan soal gedung, melainkan keberlanjutan program masyarakat yang tertuang dalam anggaran.

Baca juga: Massa Demonstran Kian Beringas, Bakar Gedung DPRD Kota Makassar

“Kantor bisa dibakar, tapi program masyarakat tidak boleh berhenti. Dalam APBD-P ada ribuan program: perbaikan jalan lingkungan, drainase, sekolah, kesehatan, gaji imam, hingga bantuan sosial. Itu semua harus jalan,” tegasnya.

Dokter Udin menambahkan, setelah APBD-P 2025 rampung, DPRD akan langsung mengebut pembahasan APBD pokok 2026–2027 dengan tetap membuka ruang partisipasi publik.

“Aspirasi tak hanya di forum reses. Yang mau menyampaikan, silakan DM kami. Pembangunan pro rakyat harus jadi prioritas,” tandasnya.  (*)