TOPNEWSP.COM, POLEWALI MANDAR– Anggota DPRD Polewali Mandar (Polman), Andi Aliawanti Perajangi kembali menyapa warga. Kali ini di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Sabtu 28 November 2025.

Legislator PPP yang akrab disapa Puang Anti ini menegaskan komitmennya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan reses atau tatap muka.

Langkah ini diambil karena keyakinan bahwa perwakilan rakyat harus aktif menyambangi warga, mengingat sulitnya masyarakat datang langsung ke kantor dewan.

“Tidak mungkin masyarakat akan ke kantor, makanya kita (anggota dewan) yang turun menyapa warga,”ujarnya di hadapan ratusan warga.

Baca juga:

DPRD Jadi Fasilitator Sengketa Agraria: 2 Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan di Wajo

Dalam kesempatan berdialog tersebut, Puang Anti mengingatkan kembali tiga fungsi utama DPRD Polman, yakni Pengawasan, Penganggaran (Budgeting), dan Legislasi.

Dia pun mendorong warga untuk tidak sungkan menyampaikan segala keluhan dan aspirasi kepada anggota dewan dan kepala desa.

“Jangan sungkan kalau ada keluhan. Tidak usah bicara panjang lebar, langsung saja disampaikan kepada anggota dewan dan kepala desa apa yang menjadi keluhan warga,” tegasnya.

Baca juga:

Pemkab-DPRD Wajo Sepakati APBD 2026 Senilai Rp1,36 Triliun, Defisit Rp10,3 Miliar

Reses tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang mereka hadapi. Dua isu utama yang disampaikan adalah masalah infrastruktur dasar dan keadilan bantuan sosial.

Warga bernama Salma mengeluhkan kondisi tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, sehingga diperlukan pembenahan serius.

Warga juga mengeluhkan persoalan saluran air yang sering merembes ke jalan, mengganggu kenyamanan dan keselamatan.

Keluhan penting lainnya datang dari warga bernama Muh. Dahlan terkait persoalan bantuan sosial tunai (BLT) bagi masyarakat miskin yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Kami minta perhatian anggota dewan untuk menyampaikan kepada pemerintah kabupaten agar persoalan ini bisa diselesaikan, agar tepat sasaran,” pinta Dahlan.

Baca juga:

DPRD Wajo Puji Kerja Keras Petani Usai Catat Produksi Beras Terbanyak Kedua di Sulsel

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Puang Anti memberikan tanggapan yang berfokus pada progres pemerintah daerah dan perbaikan sistem.

Dia mengakui bahwa sampah memang menjadi masalah di Polman. Namun, ia memastikan bahwa saat ini pemerintah bersama dinas terkait telah bekerja keras.

Tempat pembuangan sampah saat ini sedang dalam proses perampungan dan akan segera dioperasikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sementara untuk persoalan bantuan, Puang Anti membenarkan bahwa masalah pendataan BLT yang tidak tepat sasaran terjadi di banyak wilayah.

Dia menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab Pemerintah Desa. “Jadi kepala desa dan aparatnya harus aktif turun mendata warganya, mana yang memang layak dan tidak,” ungkapnya.

Dia pun menyerukan peningkatan kinerja aparat desa dalam memvalidasi data penerima bantuan.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen DPRD Polman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjembatani aspirasi publik kepada eksekutif daerah. (*)