TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, terhadap industri pariwisata di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor perhotelan, yang menjadi penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Dalam diskusi bertajuk Tantangan dan Peluang Industri Pariwisata Sulsel 2025, yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel di Hotel Mercure Makassar, Sabtu (15/3/2025), Andi Hadi menegaskan, kebijakan efisiensi ini berpotensi menurunkan okupansi hotel, dan berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami di DPRD Makassar sangat berharap kebijakan efisiensi ini tidak berlangsung lama. Industri perhotelan sangat bergantung pada tamu dari kementerian dan dinas. Jika ini terus berlanjut, maka PAD Kota Makassar akan turun drastis, dan akan berdampak lebih luas terhadap ekonomi masyarakat,” ujar Andi Hadi yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar itu.

DIa menambahkan, perhotelan dan sektor perjalanan wisata di Makassar selama ini, mendapatkan pemasukan signifikan dari kegiatan pemerintah, seperti rapat dan kunjungan kerja.

Dengan adanya pemangkasan anggaran, permintaan terhadap layanan hotel dan agen perjalanan turun drastis, sehingga pelaku usaha harus mencari segmen baru yang lebih kompetitif.

“Kami memahami kebijakan pemerintah pusat, tetapi harus ada keseimbangan agar ekonomi daerah tetap berjalan. Jika sektor pariwisata dan perhotelan lumpuh, maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya pengusaha, tapi juga pekerja dan pelaku usaha kecil lainnya, yang bergantung pada industri ini,” ungkapnya.

Andi Hadi juga menyebut, DPRD Makassar akan terus mengawal kebijakan ini, agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis dalam menanggapi situasi tersebut.

Dia berharap, ada solusi konkret dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata, di tengah kebijakan efisiensi ini.

“Dengan adanya diskusi seperti ini, kami berharap aspirasi pelaku usaha pariwisata bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat. DPRD Makassar akan terus berupaya, agar sektor ini tetap bisa berjalan, dan tidak semakin terpuruk,” pungkasnya. (*)