TOPNEWSP.COM, WAJO – Bupati Wajo, Andi Rosman hadir dalam rapat paripurna persetujuan bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD Wajo, Jumat, 15 Agustus 2025.

“Melalui hasil dari evaluasi yang cermat dan analisis mendalam diharapkan anggaran dialokasikan sumber daya dengan bijak, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat,” ujar bupati.

Andi Rosman menegaskan, anggaran tersebut hanyalah alat pelaksana program dan yang paling penting adalah pelaksanaan yang tepat dan efisien.

Baca juga: Maradeka Bemor Show, Bupati Andi Rosman: Pabemor Pahlawan Transportasi Wajo

“Saya mengajak semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan program yang telah dianggarkan,” katanya.

Kesepakatan bersama perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2025 ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan kita menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Saya yakin, dengan kerja keras dan komitmen kita bersama, kita akan berhasil mewujudkan cita-cita mulia ini untuk kebaikan daerah kita tercinta,” paparnya.

Baca juga: Tak Hanya Pemkab Wajo, Bupati Andi Rosman dan dr Baso Juga Dapat Penghargaan di Harganas ke-32

Dalam evaluasi tersebut terdapat 4 poin dan catatan penting yang diprioritaskan di antaranya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah.

Lalu, Kabupaten Wajo sebagai Tuan Rumah Kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) ke VIII dan Musabaqah Qiraatil Kutub Internasional ke I Tahun 2025.

Dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan anggaran, perlu diketahui terdapat pengurangan dana transfer dari pusat DAK Fisik bidang Jalan sebesar 33,8 M lebih, DAK Fisik Bidang Irigasi sebesar 1,9 M Lebih , DAK Bidang Jalan Tematik sebesar 23,8 M Lebih, DAK Fisik Bidang Irigasi Tematik sebesar 1,7 M Lebih dan DAU SG Bidang Pekerjaan Umum sebesar 18,1 M Lebih sehingga alokasi Pendapatan Transfer dari pusat berkurang sebesar 88,8 M lebih.

Baca juga: Ratusan ASN Berebut Jabatan di Pemkab Wajo, Ikuti CAT di BKN Makassar

Tidak sampai disitu, Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/Focus Group Discussion, mengurangi seluruh belanja perjalanan dinas sebesar 50%, dan membatasi belanja honorarium.

Hasil efisinsi ini kata dia, digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan dan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman.

“Serta penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang beriorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya. (*)