TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) demi membahas hasil temuan di lapangan.

Temuan itu usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas layanan publik, termasuk Rumah Sakit Ujung Pandang Baru, Rumah Sakit Umum Daya, dan SD Tamalanrea pada Rabu 30 April 2025.

Sekretaris Komisi D, Fahrizal Arrahman Husain, mengungkapkan bahwa RDP dijadwalkan pada Jumat mendatang dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas hasil temuan dari sidak tersebut.

Baca juga: Kafe Diduga Tanpa Izin Lengkap Marak dan Disorot, Begini Sikap DPRD Makassar

“RDP akan kami gelar hari Jumat. Kami undang Dinas Kesehatan, Inspektorat, serta perwakilan dari Rumah Sakit Daya dan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru, khususnya yang menangani instalasi sarana prasarana,” ungkap Fahrizal, Kamis, 1 Mei 2025.

Sidak yang dilakukan Komisi D menemukan sejumlah persoalan serius. Di RS Ujung Pandang Baru, proyek pembangunan yang menghabiskan puluhan miliar rupiah dinilai tidak menunjukkan progres berarti.

Bahkan, rumah sakit itu mangkrak sejak 2018 dan baru kembali mendapatkan anggaran pada 2023 tanpa perkembangan berarti.

“Kalau anggaran sampai Rp60 hingga Rp80 miliar tapi hasilnya seperti itu, tentu harus diaudit dulu oleh inspektorat sebelum pembangunan dilanjutkan. Tahun ini memang ada anggaran Rp10 miliar untuk operasional lantai 1 dan 2, tapi kami tidak ingin asal kucur dana sebelum ada kejelasan,” tegas Fahrizal.

Baca juga: Fraksi NasDem Dukung Munafri-Aliyah Tertibkan Fasum-Fasos di GMTD

Sementara itu, RSUD Daya dinilai sudah cukup baik dari sisi layanan, namun masih memiliki banyak kekurangan pada sarana dan prasarana seperti plafon bocor dan tembok berlumut. Temuan ini juga akan dibahas dalam RDP untuk menentukan langkah perbaikan.

RDP ini juga diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. RDP ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mengawasi kinerja OPD dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal,”pungkasnya. (*)