TOPNEWSP.COM, BALI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan asupan gizi yang cukup.

Namun, makanan bergizi tidak berarti apa-apa jika tidak aman. Karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hadir mengawal keamanan pangan MBG dari hulu hingga hilir.

Melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Januari 2025.

Kesepakatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjamin mutu, gizi, dan keamanan makanan yang diterima jutaan penerima manfaat.

“Pangan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal aman. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan terlindungi dari bahaya,” tegas Kepala BPOM, Taruna Ikrar.

Baca juga: Komitmen Dukung Program MBG, Pemprov Sulsel Siap Maksimalkan Aset Daerah

Komitmen ini diwujudkan dengan langkah konkret. Sejak 2024, BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan mencetak ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dibekali ilmu gizi dan keamanan pangan.

Hingga pertengahan 2025, lebih dari 30 ribu SPPI telah dilatih.

Selain itu, BPOM bersama Kemenkes, Bappenas, BKKBN, IPB, RSCM, PERSAGI, UNICEF, hingga puskesmas daerah menyusun Modul Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji.

Modul ini kini digunakan secara nasional untuk melatih penjamah pangan. Hasilnya, lebih dari 41 ribu penjamah pangan di 22 provinsi sudah menerima pembekalan.

Namun, tantangan tetap ada. Pengawasan BPOM di 23 provinsi menemukan sebagian kecil sampel makanan belum memenuhi standar keamanan.

Bahkan, hingga September 2025 tercatat 72 dugaan keracunan pangan terkait MBG di 25 provinsi. Hal ini menjadi pengingat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama.

“Tujuan besar MBG adalah membangun generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” tandas Taruna. (*)