TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan bersama sejumlah warga menggelar unjuk rasa terkait polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun Ajaran 2025/2026.

Mereka menuntut reformasi total sistem PPDB 2025 yang dinilai penuh ketidakadilan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham pun tampil dan berdialog langsung bersama massa aksi di halaman kantor DPRD.

Ari menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak pernah menutup mata terhadap persoalan pendidikan, terutama terkait akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Saya tegaskan, LMP bukan orang lain bagi saya, kalian adalah bagian dari keluarga besar. Saya berdiri bersama rakyat, terutama dalam urusan pendidikan,” kata Ari, yang disambut sorakan dan tepuk tangan dari peserta aksi.

Ari menolak keras tudingan bahwa DPRD lepas tangan dalam persoalan PPDB. Ia menyebut, sejak awal, dia konsisten menyuarakan pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, bahkan sebelum polemik PPDB tahun ini mencuat ke publik.

“Silakan cek rekam jejak saya. Sejak lama saya bersuara keras agar anak-anak kita bisa bersekolah di negeri, tanpa diskriminasi. Menyuruh anak dari keluarga miskin masuk sekolah swasta tanpa bantuan negara, itu sama saja dengan mengkhianati konstitusi,” tegasnya.

Menurutnya, sistem seleksi yang ada saat ini harus segera dievaluasi menyeluruh agar tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Dia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin pendidikan bagi semua.

“Saya pastikan, seluruh anak tidak mampu wajib mendapat tempat di sekolah negeri. Tidak ada alasan sistem atau kuota yang bisa membenarkan mereka tidak sekolah,” tegasnya.

Ari mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan serta Wali Kota Makassar, guna menyampaikan langsung keresahan warga dan mencari solusi konkret.

Dia juga menyatakan DPRD akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait, termasuk orang tua siswa dan organisasi masyarakat sipil.

“Saya tidak suka sekadar memberi janji, saya lebih memilih memberi bukti. Dalam waktu dekat, kita akan gelar RDP agar semua bisa terbuka dan ada langkah nyata. Kita tidak boleh membiarkan satu pun anak Makassar putus sekolah hanya karena sistem yang tidak manusiawi,” ujarnya lantang.

Dalam pernyataan penutupnya, Ari menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan menjadi alat untuk memperbesar kesenjangan.

“Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak segelintir. Kami di DPRD akan terus berdiri bersama rakyat kecil. Ini bukan sekadar tugas politik, ini adalah panggilan moral,” tutupnya.(*)