TOPNEWSP.COM, JAKARTA – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun untuk PT PELNI (Persero) pada Senin 15 September 2025 menjadi penanda dimulainya fase penting dalam modernisasi armada pelayaran nasional.

Suntikan dana ini bukan sekadar bantuan modal, melainkan solusi mendesak untuk menggantikan tiga kapal penumpang yang usianya telah mencapai rata-rata 38 tahun.

Penggantian kapal seperti KM Umsini (1985), KM Lawit (1987), dan KM Tidar (1986) dinilai kritis mengingat usia operasional yang melampaui batas wajar.

Direktur Utama PELNI, Tri Andayani, menekankan bahwa dana PMN ini akan dikelola secara bertanggung jawab untuk pengadaan tiga unit kapal baru yang ditargetkan beroperasi awal 2028.

Baca juga: Sulsel Sabet Penghargaan Nasional Ketahanan Pangan 2025, Bukti Komitmen Jadi Lumbung Pangan

Kapal-kapal yang sudah uzur tidak hanya menimbulkan isu pada kenyamanan dan ketepatan waktu, tetapi juga pada risiko keselamatan pelayaran.

Dengan mengganti kapal tua, PELNI berharap dapat memenuhi penugasan pemerintah (sesuai PP Nomor 20 Tahun 2010) sekaligus meningkatkan standar operasional.

“Peremajaan kapal ini merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas maritim Nusantara,” ujar Andayani.

Kehadiran armada baru akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan, terutama dalam menjangkau kawasan Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Di sisi lain, PMN ini disambut antusias sebagai stimulus ekonomi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Baca juga: Banjir Terjang Bali, 2 Tewas dan 4 Hilang, 623 Orang Terdampak

Kepala Cabang PELNI Makassar menyoroti bahwa kapal baru akan memberikan manfaat nyata bagi mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

“Bagi masyarakat Makassar dan kawasan timur Indonesia, manfaatnya akan sangat nyata. Kapal yang lebih modern dan andal akan memperkuat keselamatan pelayaran dan membuka akses logistik yang lebih luas,” ungkapnya.

Makassar sebagai simpul utama pelayaran nasional diharapkan semakin siap melayani kebutuhan kargo dan penumpang.

Peningkatan kualitas layanan yang lebih baik ini dipandang akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, menunjukkan peran PMN bukan sekadar penyelamat armada BUMN, tetapi juga katalisator pembangunan ekonomi wilayah. (*)