TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI yang akrab disapa menggelar pertemuan refleksi satu tahun masa jabatannya di Senayan bersama sejumlah jurnalis di Makassar pada Sabtu sore, 4 Oktober 2025.
Pertemuan santai yang berlangsung di Warkop Vandjoel, Jalan Hertasning, ini menjadi ajang diskusi hangat mengenai isu-isu strategis yang tengah dibahas di Komisi I.
Ditemani kopi dan kudapan lokal, diskusi tersebut turut dihadiri jajaran petinggi partai, termasuk Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Sekretaris DPW Muhammad Haekal, serta Ketua DPC PKB Makassar Fauzi Andi Wawo. Kehadiran para pengurus ini sekaligus menandai konsolidasi internal partai dan komitmen menjaga komunikasi dengan media.
Mengawali pertemuan, mantan Wakil Wali Kota Makassar ini menyampaikan apresiasi mendalam kepada insan pers atas dukungan dan pengawalan yang diberikan sejak dirinya resmi dilantik pada 1 Oktober 2024.
Baca juga: Dorong Reforma Agraria, Gerbang Tani Sambut Pansus Konflik Agraria DPR
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang terus membantu, memberikan masukan, serta mengawal kami dalam mengemban amanah di DPR,” ujar politikus yang akrab disapa Deng Ical ini.
Dia menilai media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta memiliki kontribusi besar dalam memperkuat demokrasi dan memperjuangkan kepentingan publik.
“Refleksi satu tahun ini bukan hanya melihat apa yang sudah kami lakukan di DPR, tetapi juga momentum untuk mendengarkan masukan agar ke depan kinerja bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Revisi UU Penyiaran dan Harmonisasi Regulasi Digital
Dalam sesi diskusi, Deng Ical memaparkan sejumlah isu penting di Komisi I. Salah satu yang paling disorot adalah revisi Undang-Undang Penyiaran yang kini memasuki tahap akhir pembahasan.
Fokus utama revisi adalah perluasan pengawasan ke ranah digital, termasuk media sosial.
“Sekarang sedang ditimbang-timbang, apakah kewenangan KPI diperluas hingga ke media sosial ataukah perlu dibentuk lembaga baru yang khusus menangani siber,”ungkapnya.
Menurut dia, mayoritas pandangan di DPR condong pada opsi memperkuat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan pertimbangan efisiensi dan kesiapan sumber daya manusia yang sudah dimiliki lembaga tersebut.
Selain itu, Komisi I juga tengah mengupayakan harmonisasi regulasi digital melalui upaya sinkronisasi berbagai undang-undang, mulai dari UU ITE, UU Pers, hingga UU Perlindungan Data Pribadi, yang berpotensi diintegrasikan dalam payung omnibus law.
Tidak hanya isu komunikasi dan informatika, Komisi I juga membahas isu strategis lain seperti perkembangan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pertahanan negara. “Komisi I ini cukup luas cakupannya, jadi memang banyak hal yang membutuhkan perhatian bersama,” kata Deng Ical.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya pertemuan semacam ini untuk memperkuat hubungan antara partai, legislatif, dan insan pers.
“Media yang independen dan kritis adalah mitra penting bagi demokrasi,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan