TOPNEWSP.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mengadopsi sistem kerja fleksibel berbasis digital, termasuk skema Work From Home (WFH).

Inisiatif ini mendapat apresiasi langsung dari Utusan Khusus Presiden RI, Raffi Ahmad, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPOM RI, Senin 13 April 2026.

Langkah BPOM ini dinilai bukan sekadar memberikan fleksibilitas bagi pegawai, melainkan strategi nyata dalam mempercepat transformasi birokrasi dan mendukung penghematan energi nasional.

Baca juga:

Resmi, BPOM Izinkan Vaksin Campak untuk Dewasa Demi Tekan KLB di 14 Provinsi

Raffi Ahmad menekankan bahwa transformasi digital yang dilakukan BPOM membuktikan bahwa produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bisa terjaga meski tidak berada di kantor.

“Ini adalah langkah strategis. Efisiensi energi dan produktivitas ASN kini bisa berjalan beriringan melalui tata kelola pemerintahan yang modern,” ujar Raffi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini memiliki dampak ganda yakni efisiensi operasional dengan menekan konsumsi listrik gedung dan penggunaan BBM kendaraan pegawai.

Baca juga:

Kembali Diundang Universitas Harvard, Kepala BPOM Tegaskan Peran Indonesia dalam Peta Kesehatan Dunia

Kemudian Reformasi Birokrasi dengan memastikan birokrasi lebih adaptif, transparan, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

Meski bekerja dari rumah, BPOM menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu. Hal ini didukung oleh infrastruktur digital yang mumpuni untuk memantau kinerja ASN secara real-time.

Yakni aplikasi e-Presensi (menggunakan validasi lokasi berbasis GPS dan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan kehadiran pegawai.

Baca juga:

Sidak di Batam, Kepala BPOM Taruna Ikrar Laporkan Obat dan Pangan Aman ke Menhan Sjafrie Jelang Idulfitri

Lalu SIMAKIN (Sistem Manajemen Kinerja Individu): Aplikasi yang mengelola siklus kinerja mulai dari perencanaan hingga evaluasi, terintegrasi langsung dengan manajemen risiko organisasi.

Prof Taruna menyebutkan, Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM diharapkan menjadi contoh bagi instansi lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau dan akuntabel.

“Dengan sistem yang terukur, pimpinan dapat memantau capaian target pegawai secara objektif, baik yang bekerja di kantor (WFO) maupun secara fleksibel (WFA/WFH),” ungkapnya.

Melalui inovasi ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing nasional tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan jangka panjang. (*)