TOPNEWSP.COK, PONTIANAK – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons cepat kebakaran hebat yang melanda hutan dan lahan di Kalimantan.

Orang nomor satu RI itu bertolak ke Kalimantan Barat pada Sabtu (22 Agustus 2026) pagi melalui Lanud Halim Perdanakusuma.

Prabowo meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu.

Baca juga:

Presiden Prabowo Ajak Seluruh Peserta Upacara HUT ke-81 RI di Jakarta Berdoa untuk Korban Bencana

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat sekarang. Saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi,” kata Prabowo saat tiba di lokasi.

Dalam kesempatan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengawali dengan melaporkan kondisi terkini penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo.

“Kami laporkan tentang situasi terkini pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalbar,” ujar Staf Khusus Kepala BNPB, Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo.

Baca juga:

Wanita Paruh Baya Ditemukan Lemas di Hutan Battang Barat, Operasi SAR Palopo Berakhir Manis

Dilaporkan hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah terdapat 3.100 hotspot dan hotspot tingkat kepercayaan rendah 406 titik.

“Kami laporkan hotspot ini didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di sektor selatan. Di wilayah timur Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” lanjut Bulo.

BNPB juga menyampaikan perkiraan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, pada 21 hingga 27 Agustus.

Baca juga:

Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih di Nganjuk: Tonggak Sejarah Baru

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani karhutla di empat provinsi di Kalimantan.

Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu, dan serentak. (*)