TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Kota Makassar bakal mengalami pemotongan sebesar 50 persen.

Pemotongan ini merupakan dampak dari efisiensi yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu.

Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Dahyal, mengungkapkan bahwa perjalanan dinas bagi Pemerintah Kota dan DPRD adalah yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi ini.

“Dari awal tahun sudah dilakukan efisiensi, dan ini berfokus pada pengurangan perjalanan dinas. Sebenarnya, pada asistensi DPRD 2025, sudah ada pemotongan yang telah diterapkan,” ungkap Dahyal, Rabu (12/3/2025).

Dia menambahkan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait item-item yang akan diefisiensikan lebih lanjut.

“Setelah terbitnya Inpres Presiden terkait efisiensi ini, kita akan memotong lagi 50 persen, terutama untuk perjalanan dinas. Kami juga akan mendiskusikan dengan Kemendagri terkait hal-hal lain yang perlu diefisiensikan sebelum ditetapkan secara final oleh pemerintah kota,” ujarnya.

Dahyal juga menyebutkan, untuk reses dewan yang akan datang, pihaknya akan menanyakan kepada Kemendagri apakah hal itu termasuk dalam item yang terdampak pemotongan anggaran.

“Reses tetap berjalan, namun kami akan memastikan ke Kemendagri apakah reses juga akan dipotong atau tidak, serta bagaimana pengaturannya,” katanya.

Dia menjelaskan, anggaran transportasi untuk dewan tahun ini mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya sebesar 100 ribu, kini menjadi 50 ribu.

“Sebagai catatan, anggaran transportasi untuk dewan tahun ini sudah berkurang. Tahun lalu masih 100 ribu, tapi sekarang hanya 50 ribu, karena sesuai dengan standar biaya yang berlaku, satuannya hanya 50 ribu untuk wilayah Sulsel, termasuk Pemprov,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa hal ini perlu dicari solusinya, terutama terkait perjalanan dinas yang terdampak efisiensi.

“Mengingat perjalanan dinas adalah kegiatan yang paling terasa dampaknya, serta kegiatan lainnya seperti FGD yang juga terpotong, kita perlu solusi agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik,” terangnya.

Menurutnya, penting untuk mencari solusi agar SKPD dan DPRD tetap dapat melakukan studi banding dengan daerah lain, meski anggaran perjalanan dinas terbatas.

“Efisiensi perjalanan dinas memang sangat terasa di setiap SKPD, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa studi banding sangat diperlukan. Ini penting untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi atau untuk mendapatkan inspirasi dari kota yang lebih maju,” tandasnya. (*)