TOPNEWSP.COM, MAKASSAR – Sekretariat DPRD Makassar berharap warga dapat memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah apalagi tidak dibebankan biaya alias gratis.

Hal tersebut terungkap saat menggelar fungsi pengawasan dalam rangka Penyeberluasan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Selasa 25 Maret 2025.

Salah satu narasumber, Puspito Hargono mengatakan, warga saat ini masih banyak yang kesulitan dalam menghadapi kasus hukum. Ada banyak masalahnya salah satunya tidak ada biaya.

“Kalau untuk menyewa pengacara itu susah karena mesti keluarkan biaya yang tidak sedikit makanya ini perda nadir,” katanya.

Puspito mengungkap anggarannya sudah disiapkan. Sisa warga melakukan pengajuan ke pemerintah.

“Ajukan maki saja, semuanya gratis. Pemerintah yang bayarkan pengacaranya,” tambahnya.

Puspito juga berharap perda ini disebarluaskan sehingga banyak warga yang terbantu ketika terjerat masalah hukum.

Zulkifli yang juga selaku narasumber sosialisasi menjelaskan warga yang ingin mengajukan bantuan hukum gratis harus memenuhi syarat dan menyerahkan sejumlah dokumen.

“Seperti KTP, surat pengantar dari kelurahan dan RW, dan surat keterangan tidak mampu kemudian baru kita bisa mengajukan,” ungkapnya.

Dia juga meminta warga untuk memanfaatkan bantuan hukum gratis bila diperlukan.

“Makanya segera mengajukan kalau memang lagi terbelit masalah hukum,” tukasnya. (*)