TOPNEWSP.COM, MAKASSAR –Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menyoroti konsistensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Rabu 7 Mei 2025.

Kata dia, dari hasil laporan masa reses pada Selasa kemarin, terdapat indikasi pelemahan serapan aspirasi pada monitoring dan evaluasi (monev) di pemerintahan kota.

“Saat ini, kita tidak bisa banyak berharap banyak dari pemerintah kota terkait dengan serapan-serapan aspirasi. Contoh kecilnya di beberapa dinas itu serapannya masih lemah, sangat lemah di monev yang kita lakukan kemarin,” ungkapnya pasca Rapat Paripurna baru-baru ini.

Baca juga: Fraksi API DPRD Makassar Komitmen Kawal Program Pemerintahan Munafri-Aliyah

Legislator dari Partai Nasdem ini telah meninjau serapan anggaran dari SKPD Kota Makassar hanya mencapai 5%. Dia juga menilai dengan angka tersebut, sangat jauh dari harapan yang diinginkan dari masyarakat.

“Ada yang 3% sampai 5%. Saya pikir kalau 5% itu kan baru belanja pegawai, seperti ATK dan sebagainya. Artinya belum ada program yang bisa dirasakan masyarakat kita secara langsung,” keluhnya.

Supratman juga melihat sebagian kinerja SKPD Kota Makassar masih belum maksimal. Dia menuturkan bahwa dengan cara seperti itu, maka program-program pemerintah kota bisa berdampak negatif dan merugikan masyarakat Kota Makassar.

“Kita berharap pemerintah kota, secepat mungkin untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kemasyarakatan. Artinya dijalankan secara program. Ada beberapa SKPD yang ogah-ogahan, karena merasa akan dilakukan rotasi seperti pergantian kepala dinas, camat, lurah. Harusnya tidak boleh begitu pemikirannya,” pungkasnya.

Baca juga: Kafe Diduga Tanpa Izin Lengkap Marak dan Disorot, Begini Sikap DPRD Makassar

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Makassar itu berharap Wali Kota Makassar secepatnya melakukan rotasi, agar proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal.

“Sebagai abdi negara, maka mereka harus bertanggung jawab sampai dengan selesainya masa jabatannya. Kalau pun pak wali kota mengganti jabatan mereka, palingan dirotasi untuk penyegaran saja supaya tidak terlalu monoton kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan,” tutupnya.
(*)