TOPNEWSP.COM, MAKASSAR– Persoalan bantuan sosial (bansos) menjadi isu hangat dalam reses kedua yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, di Kecamatan Mariso, Jumat (13/2/2026).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menerima banyak keluhan dari warga di Kelurahan Panambungan dan Kelurahan Mariso terkait sistem zonasi kesejahteraan atau Desil yang dinilai membingungkan dan membuat banyak warga layak bantu justru tercoret dari daftar penerima.

Dalam reses itu terungkap adanya ketidakadilan penerima. Warga yang secara ekonomi layak dibantu justru tidak terdaftar.

Baca juga:

Krisis Armada Sampah di Minasa Upa, Andi Suhada Desak Perbaikan Infrastruktur saat Reses

Bahkan, banyak warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan, tiba-tiba terhenti tanpa alasan jelas.

Hal itu salah satunya disebabkan minimnya informasi mengenai aturan ambang batas (Desil 6) yang menjadi tolok ukur baru Kementerian Sosial.

“Masalah bansos ini sensitif karena menyangkut urusan perut warga. Kita melihat ada pergeseran aturan desil yang membuat warga bingung. Info yang kami terima, mereka yang masuk Desil 6 kini sudah tidak dapat lagi bantuan,” ujar Budi Hastuti.

Baca juga:

Fokus Keamanan dan Banjir, Eric Horas Kawal Rekonstruksi Drainase hingga Lampu Lorong

Menanggapi carut-marut tersebut, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menegaskan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dia pun mendesak Dinas Sosial Kota Makassar untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

“Kita butuh transparansi. Saya meminta Dinas Sosial segera melakukan pemutakhiran data di lapangan. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan hanya karena masalah administrasi data yang tidak diperbarui,” tegasnya.

Baca juga:

Serap Aspirasi di Tamalanrea-Biringkanaya, Andi Odhika Janji Kawal Solusi Air Bersih hingga Drainase

Selain bansos, Budi juga mencatat keluhan warga mengenai kondisi drainase di wilayah Mariso yang kerap memicu genangan saat hujan.

Aspirasi ini rencananya akan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar masuk dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur kota.

Budi berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi ini dalam rapat paripurna mendatang guna memastikan pemerintah kota memberikan solusi nyata bagi masyarakat di tingkat bawah. (*)