TOPNEWSP.COM, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga transparansi anggaran.

Pemprov Sulsel sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan ini sekaligus menggenapkan catatan impresif Pemprov Sulsel yang berhasil meraih opini tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.

Baca juga:

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Tegaskan Pancasila Harus Jadi Pedoman Hadapi Perbedaan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (4/6/2026).

“Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana saat membacakan laporan.

Merespons capaian tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa predikat WTP ini merupakan modal penting untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

Baca juga:

Sannipata Waisak 2026 di Fort Rotterdam, Gubernur Andi Sudirman Ajak Masyarakat Perkuat Toleransi

Dia pun menilai, Keberhasilan ini akan berdampak positif pada sektor perekonomian daerah dan sebagai magnet untuk menarik investor.

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” terang Andi Sudirman.

Gubernur juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terlena. Ia meminta momentum ini dijadikan pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBD secara profesional dan akuntabel di masa mendatang. (“)