TOPNEWSP.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus bergerak cepat dalam membenahi sektor pelayanan publik.
Terbaru, Bupati Wajo Andi Rosman melakukan kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo, Andi Satriani. Kehadiran orang nomor satu di Wajo tersebut disambut langsung oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Erliani Budi Lestari, beserta jajaran.
Baca juga:
Bupati Wajo Andi Rosman Jadi Responden Pertama, Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi dan konsultasi penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana (sarpras) pencatatan sipil di Kabupaten Wajo.
Berbagai isu krusial dibahas secara mendalam, mulai dari optimalisasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Bupati Wajo, Andi Rosman, menegaskan bahwa administrasi kependudukan (Adminduk) adalah hulu dari seluruh pelayanan publik.
Baca juga:
Wajo Cetak Rekor Indonesia, Gelar Peringatan Hardiknas 2026 Serentak di 1.000 Lokasi
Dokumen kependudukan yang valid menjadi kunci utama warga untuk mengakses hak dasarnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perbankan.
“Tentu kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Wajo mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Karena itu, koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan di daerah,” ujar Andi Rosman.
Selain berdiskusi mengenai inovasi, Pemkab Wajo juga memanfaatkan momentum ini untuk memetakan kendala serta kebutuhan sarpras yang dihadapi di lapangan.
Baca juga:
Ekonomi Wajo Melesat ke Peringkat 3 Besar di Sulawesi Selatan, Ini Kata Bupati Andi Rosman
Lewat sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, hambatan birokrasi di daerah diharapkan dapat segera terurai.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Pemkab Wajo berkomitmen untuk langsung melakukan evaluasi dan menerapkan hasil konsultasi di lapangan.
“Setelah dari sini kami akan mengaplikasikan sekaligus mengevaluasi pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan agar dapat terus ditingkatkan demi memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada masyarakat,” pungkas bupati. (*)



Tinggalkan Balasan