TOPNEWSP.COM, ​BANGKOK – Komitmen Indonesia dalam memperkuat transparansi parlemen dan demokrasi inklusif kembali ditegaskan di kancah internasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menekankan bahwa konsep keterbukaan parlemen (open parliament) tidak boleh sekadar menjadi slogan formalitas, melainkan harus diwujudkan lewat aksi nyata dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan Deng Ical saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam ajang internasional Asia Alliance for Parliament Openness (AAPO) Regional Summit 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25–27 Oktober 2026.

Perdamaian Gaza Mandek, Deng Ical Singgung Peran Forum Global

​Di hadapan para delegasi parlemen serta organisasi masyarakat sipil se-Asia, Deng Ical memaparkan bahwa keterbukaan sebuah lembaga legislatif diukur dari keberaniannya untuk mendengarkan aspirasi rakyat, melegitimasi proses pengambilan keputusan, dan secara konsisten meningkatkan kualitas kebijakan publik.

​Salah satu sorotan utama dalam pemaparan Deng Ical di KTT AAPO 2026 adalah urgensi keterlibatan publik yang substansial (meaningful participation).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya dilibatkan pada tahap akhir penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya demi pemenuhan formalitas semata.

​”Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak tahap awal hingga proses legislasi selesai,” ujarnya.

Setahun di Senayan, Deng Ical Soroti Revisi UU Penyiaran hingga Regulasi Digital

​Deng Ical menggarisbawahi pentingnya kolaborasi co-creation antara parlemen dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan sosial.

​Bagi DPR RI, keterbukaan adalah sebuah perjalanan evaluasi diri yang tiada henti guna menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga wakil rakyat.

​“Parlemen terbuka bukan tujuan akhir. Ia adalah komitmen untuk mendengarkan, menjelaskan, dan memperbaiki,” pungkas Deng Ical. (*)