TOPNEWSP.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menggelar rapat dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan, seluruh rangkaian proses tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini,” katanya dalam keterangan resminya Jumat, (13 November 2026).

Baca juga: Gibran Akhirnya Mundur dari Kursi Wapres, Sempat Temui Presiden Prabowo di Istana

Selain penetapan jadwal, MPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Muzani  mengatakan, surat tersebut akan dikirim pada hari yang sama. Dua nama yang diajukan Prabowo nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum memasuki tahapan pemilihan.

Baca juga: Ini Pesan Presiden Prabowo Usai Menerima Pengunduran Diri Gibran dari Kursi Wapres

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segara menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani.

Dengan keputusan tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan di MPR. Setelah menerima dua nama dari Presiden, tim verifikasi akan memeriksa persyaratan masing-masing kandidat sebelum pemilihan dilaksanakan.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12 November 2026).

Presiden Prabowo Subianto juga telah resmi menerima pengunduran diri tersebut. Kondisi ini membuat proses penentuan pengganti Gibran menjadi agenda yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. (*)