TOPNEWSP.COM, WAJO – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Wajo menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak daerah terkait pengelolaan sumber daya alam.
JMSI Wajo secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil Dialog Publik mengenai Participating Interest (PI) Migas langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, di Warkop Terminal, Sabtu (18 Juli 2026).
Penyerahan dokumen ini menjadi babak baru untuk menjembatani aspirasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan, demi melahirkan kebijakan migas yang lebih berpihak pada kesejahteraan daerah.
Baca juga:
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti poin-poin aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Rekomendasi ini akan kami bawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Sulsel. Aspirasi masyarakat adalah masukan krusial yang harus dikaji bersama agar menghasilkan kebijakan yang adil dan berdampak nyata bagi daerah,” tegasnya saat menerima langsung rekomendasi tersebut.
Tak hanya itu, legislator Sulsel ini juga mendukung penuh rencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah ini dinilai penting agar pembahasan mengenai PI Migas berjalan transparan, objektif, dan komprehensif.
Baca juga:
“Persoalan PI ini butuh sinergi. Dengan duduk bersama, kita bisa merumuskan solusi terbaik yang mengedepankan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua JMSI Wajo, Muh Nur, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diserahkan merupakan kristalisasi pemikiran dari dialog publik bertajuk “Menyoal Participating Interest (PI) Migas Sulsel 2,5 Persen, Mencari Keadilan bagi Daerah”.
Forum tersebut sebelumnya telah menghadirkan berbagai elemen, mulai dari akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat.
Baca juga:
Bupati Wajo Konsultasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri demi Tingkatkan Kualitas Layanan Adminduk
Muh Nur berharap, rekomendasi ini bisa menjadi acuan strategis bagi pengambil kebijakan agar pengelolaan ruang migas di Sulsel berjalan lebih transparan dan berkeadilan.
“JMSI Wajo tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus mengawal aspirasi ini lewat jalur yang konstruktif. Harapan besar kami, pengelolaan PI mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah sesuai regulasi dan semangat pemerataan,” pungkasnya.
Kolaborasi erat antara media, masyarakat, dan lembaga legislatif ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan pengelolaan migas yang akuntabel, sekaligus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Sulawesi Selatan. (*)
Tinggalkan Balasan