TOPNEWSP.COM, JAKARTA – BPOM meraih predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Level Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BPOM dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Sarah Sadiqa kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar, bersamaan dengan Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP Lantai Ground, Selasa (11 Agustus 2026).
Baca juga:
Presiden Prabowo Gagas Universitas RI, Taruna Ikrar: Saatnya Indonesia Meniru Jepang dan China
Mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, kegiatan tersebut menjadi forum silaturahmi Kepala LKPP dengan pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dan Kepala UKPBJ se-Indonesia.
Forum ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman bersama, menyelaraskan arah kebijakan, serta meneguhkan komitmen integritas dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Predikat tersebut mencerminkan perkembangan UKPBJ BPOM dalam memenuhi variabel kematangan UKPBJ hingga mampu menjalankan fungsi pengadaan secara lebih proaktif dan berkualitas.
Baca juga:
Unit pengadaan BPOM tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi mitra strategis organisasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna serta melakukan pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam proses pengadaan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil transformasi UKPBJ yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari penguatan kelembagaan, standardisasi, hingga pemenuhan variabel kematangan UKPBJ.
“Proses transformasi tersebut dibersamai oleh LKPP. Tak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan arah, standar, pembinaan, serta dorongan bagi UKPBJ untuk terus meningkatkan kematangannya,” tuturnya.
Baca juga:
Menurut Taruna Ikrar, transformasi UKPBJ BPOM diarahkan untuk membangun tata kelola pengadaan yang lebih profesional, transparan, efektif, dan akuntabel serta memastikan setiap belanja pemerintah memberikan nilai yang optimal bagi negara.
“Tata kelola pengadaan yang baik menjadi bagian penting dalam memastikan sumber daya pemerintah digunakan secara tepat untuk mendukung pelaksanaan program dan layanan pemerintah,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan bahwa pengadaan harus terus berkembang mengikuti dinamika zaman.
Baca juga:
Pengadaan pemerintah, menurutnya, bahkan dapat menjadi inspirasi dan contoh terbaik bagi institusi di luar pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Bahkan menjadi inspirasi dan contoh terbaik bagi institusi di luar pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tuturnya.
Sarah menyebutkan inovasi, kolaborasi, dan transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan setiap instansi pemerintah harus melaksanakan pengadaan yang mampu menghasilkan belanja pemerintah yang berkualitas.
Selain Kepala LKPP dan Kepala BPOM, hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Prabianto Mukti Wibowo dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reni Suzana juga berkesempatan menyampaikan keynote speech yang membahas tentang perkuatan tata kelola, integritas, dan dampak pembangunan.
Pencapaian predikat PKP-BJ Proaktif BPOM merupakan hasil dari proses penilaian yang dilaksanakan pada Juni 2026. Sebelumnya, BPOM mengikuti Entry Meeting Penilaian Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) untuk Level Proaktif.
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih yang hadir dalam entry meeting tersebut mengatakan bahwa penilaian PKP-BJ memvalidasi sejauh mana kematangan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di BPOM sehingga dapat menjadi pusat keunggulan.
Menurutnya, UKPBJ BPOM merupakan UKPBJ pertama di tingkat kementerian/lembaga yang mengajukan penilaian PKP-BJ.
BPOM berkomitmen melanjutkan transformasi UKPBJ menuju Level Strategis dan selanjutnya Level Unggul, dengan menjadikan UKPBJ sebagai mitra strategis organisasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi organisasi.
“PKP-BJ bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari komitmen untuk terus memberikan yang terbaik,” tandas Taruna Ikrar. (*)
Tinggalkan Balasan