TOPNEWSP.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat jajaran kepemimpinan tingkat tinggi dengan melantik dua perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I).
Langkah ini diambil guna mempercepat reformasi birokrasi, memperketat penindakan hukum, serta mengawal berbagai program prioritas nasional.
Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar., digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Pusat BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Eselon I dan II serta para kepala balai pengawas obat dan makanan dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengangkatan kedua pejabat ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM. Dua posisi strategis yang sebelumnya kosong kini resmi terisi.
Kedua jenderal polisi itu yakni, Irjen Pol. Kristiyono, menjabat sebagai Sekretaris Utama BPOM dan Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan BPOM.
Fokus Tata Kelola dan Penindakan Kejahatan Obat-Makanan
Masuknya dua figur perwira tinggi Polri ke dalam struktur pimpinan BPOM diharapkan membawa dorongan baru dalam memperkuat tata kelola internal sekaligus ketegasan penegakan hukum di lapangan.
Sebagai Sekretaris Utama, Irjen Pol. Kristiyono mengemban tugas memperkuat tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, penganggaran, reformasi birokrasi, serta koordinasi kelembagaan agar berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Irjen Pol. Daniel Adityajaya akan memfokuskan perannya pada penindakan tegas terhadap peredaran obat ilegal, kosmetik berbahaya, pangan ilegal, hingga penyalahgunaan obat tertentu.
Baca juga: Kepala BPOM Taruna Ikrar Perkuat Pengawasan MBG, 2 SPPG di Mataram Jadi Tujuan Pemeriksaan
Tantangan pengawasan kini juga mencakup kejahatan obat dan makanan lewat jalur perdagangan digital maupun jaringan distribusi lintas wilayah.
Dalam amanatnya, Taruna Ikrar menekankan bahwa loyalitas aparatur negara tidak cukup diukur dari sumpah jabatan semata. Loyalitas harus tercermin melalui integritas, profesionalisme, disiplin, keberanian mengambil keputusan, dan capaian kerja nyata yang berpihak kepada masyarakat.
”Jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh insan BPOM bekerja secara solid dengan menanggalkan ego sektoral. Menurutnya, penguatan organisasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita dan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto—terutama dalam memperkuat ketahanan kesehatan, kemandirian industri farmasi nasional, keamanan pangan, serta kualitas pelayanan publik.
Salah satu agenda mendesak yang disorot adalah peran strategis BPOM dalam mengawal keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BPOM juga mendorong percepatan kemandirian obat dalam negeri, hilirisasi riset perguruan tinggi, peningkatan daya saing industri obat dan makanan, serta pemberdayaan UMKM.
Untuk mewujudkan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Taruna Ikrar menegaskan perlunya kolaborasi erat lintas sektor melalui pendekatan Academic, Business, and Government (ABG) bersama Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha.
“Sinergi berbasis sains, teknologi, dan kepastian hukum ini menjadi bagian dari upaya BPOM mendukung visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (*)



Tinggalkan Balasan