TOPNEWSP.COM, BARRU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan bahwa upaya menjaga integritas Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 harus dimulai jauh sebelum tahapan resmi bergulir.

Evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memahami dinamika kepemiluan sekaligus terlibat aktif dalam mengawal demokrasi.

Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam agenda Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digelar di Kabupaten Barru, Rabu (12 Agustus 2026).

Baca juga:

TOP! Bawaslu Sulsel Pertahankan Predikat Sangat Baik, Nilai SAKIP Naik Jadi 75,95

Forum ini dirancang untuk menyusun langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan publik menjelang Pemilu 2029.

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya kolaborasi masyarakat dengan pengawas pemilu. Menurutnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam menjangkau seluruh potensi pelanggaran di lapangan.

“Bawaslu tidak mungkin one-man show atau jalan sendiri. Harus ada mata, telinga, dan perpanjangan tangan dari masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:

Bawaslu Sulsel Catat 1.880 Akses Pencegahan, Saiful Jihad Sentil Data Pemilih Nol di Daerah

Taufan menambahkan,keterlibatan publik tidak boleh berhenti pada pelatihan atau forum diskusi semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan sosial warga untuk mengawal potensi masalah sejak dini.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menyebut masa non-tahapan sebagai momentum krusial untuk membangun kesadaran warga.

Mengingat tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan pada 2027, kesiapan masyarakat sejak awal menjadi kunci penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Mardiana menggarisbawahi beberapa peran kunci pengawasan partisipatif masyarakat seperti Pencegahan Pelanggaran, Pengawasan Ruang Digital dan Pelaporan Aktif.

“Pengawasan partisipatif tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih di TPS, tetapi mencakup keterlibatan aktif mengawal seluruh proses demokrasi. Partisipasi publik yang kuat akan memperkuat legitimasi dan kualitas Pemilu 2029,” pungkasnya. (*)