TOPNEWSP.COM, JAKARTA — Pimpinan DPR RI resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Forum nasional ini sekaligus menjadi wadah strategis bagi perwakilan aparatur desa untuk menyalurkan langsung aspirasi daerah ke tingkat pusat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Turut hadir Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.
Baca juga:
Menteri PKP Maruar Sirait Puji Kinerja Bupati Andi Rosman dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Wajo
Pembukaan Rakernas ini dihadiri oleh para kepala desa dari 28 provinsi serta 160 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Sufmi Dasco menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pembahasan dalam Rakernas AKSI akan bermuara pada dokumen rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut nantinya diserahkan secara resmi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan pembangunan.
“Setelah rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa,” ujar Dasco.
Baca juga:
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyambut positif gelaran tersebut. Ia mengapresiasi pimpinan DPR RI yang memberikan ruang bagi para kepala desa untuk berdiskusi di Gedung Parlemen.
Menurut Yandri, masukan dari Rakernas sangat krusial untuk menyelaraskan berbagai program strategis pemerintah pusat di tingkat desa. “Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik,” kata Yandri.
Dia menegaskan ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai, yaitu membangun Indonesia dari desa, mengentaskan kemiskinan, serta mewujudkan pemerataan ekonomi. Hasil akhir dari forum ini juga akan dilaporkan kembali kepada pimpinan DPR RI.
Baca juga:
Di sisi lain, Ketua Umum AKSI Irawadi menilai momentum ini sangat berharga karena menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah desa, DPR RI, dan kementerian.
“Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga menteri. Ini hal yang sangat kami banggakan,” ungkap Irawadi.
Dia menuturkan bahwa AKSI siap mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. “Melalui sinergi ini, aspirasi dari tingkat tapak memiliki jalur resmi menuju pembuat kebijakan di Jakarta,” ungkapnya.
Langkah DPR RI dan KemenDes PDT ini diharapkan memastikan setiap kebijakan nasional yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa. (*)
Tinggalkan Balasan