TOPNEWSP.COM, MAKASSAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji yang melanda sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya Kota Makassar belakangan ini memicu perhatian publik.

Krisis pasokan ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi dan anasir politik di tengah masyarakat.

Penumpukan masalah yang terjadi serentak mulai dari pemadaman listrik bergilir, terhambatnya air bersih, hingga susahnya mendapat BBM menimbulkan beberapa hipotesis politik.

Baca juga:

Soroti Antrean Panjang di SPBU, DPRD Sulsel Minta Pertamina Tindak Tegas Oknum Pemain BBM

Salah satu pandangan yang berkembang mengindikasikan adanya kekhawatiran pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk mengganggu stabilitas kota. Mengingat riwayat ketegangan sosial yang pernah terjadi, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi.

Hal itu terbukti dengan kerusuhan tahun 2025 dengan aksi brutal pembakaran kantor DPRD kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menelan korban jiwa dan korban materi yang tidak kecil.

Sinyalemen ini diindikasikan dengan hilangnya secara berbarengan pada waktu yang bersamaan kebutuhan mendasar masyarakat seperti pemadaman bergilir, macetnya suplai air bersih hilang dan langkanya gas elpiji dan berkurangnya pasokan BBM.

Baca juga:

Tak Ada Kenaikan, Ini Daftar Harga BBM di Semua SPBU Pertamina per 1 April 2026

Sehingga lahirlah pameo masyarakat Makassar dan sekitarnya bahwa mereka di pagi hari antri air, siang antri LPG, sore antri bensin, dan malam cari lilin. Kita berharap masyarakat Makassar dan sekitarnya tidak gampang terpancing dan tersulut.

Agar kota yang tercinta Angin Mamiri tetap menghembuskan angin semilir yang menyejukkan jangan angin topan yang merusak. Kita juga menghimbau agar pihak TNI dan Polri bisa cepat tanggap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu.

Dengan menciptakan iklim yang kondusif dan menjaga jangan sampai ada kekuatan yang menjadikan kota Makassar sebagai tempat menguji ombak dan gelombang. Kita berharap Pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Baca juga:

Instruksi Presiden Prabowo: Harga BBM Tidak Naik Demi Rakyat, Tetap Tenang Jangan Panik

Bergerak cepat untuk mengurai problem ini secepatnya dengan langkah-langkah yang sistematis, akurat dan efektif, sehingga keadaan tidak berlarut-larut dan berkepanjangan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dan yang paling penting Pertamina, PLN, segera memberikan solusi agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM, gas elpiji dan penerangan dapat terpenuhi dengan baik.

Kedua, strategi pemasaran kendaraan listrik. Di sisi lain terdapat pula anasir bahwa kelangkaan BBM adalah sebuah strategi pemasaran kendaraan listrik.

Hal ini karena diasumsikan bahwa dengan penggunaan kendaraan listrik akan menurunkan volume penggunaan bahan bakar yang harganya sangat fluktuatif karena berbagai faktor termasuk kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga:

Solar Bersubsidi Langka dan Dibatasi Sepihak, APALA Wajo Mengadu ke DPRD, Begini Hasilnya

Dengan potensi kelangkaan dengan politisasi kelangkaan BBM dimaksudkan untuk membentuk opini masyarakat bahwa lebih baik beralih ke kendaraan listrik daripada harus mengalami ketergantungan BBM yang kadang harganya sering naik jumlahnya, sering langka dan harus antri di depan SPBU.

Persoalannya Mengapa harus dengan cara mengurangi stop BBM padahal Apapun yang terjadi masyarakat tidak serta merta akan meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak. Mereka sudah terlanjur memilikinya dan tidak mungkin diganti secepatnya. Lagipula kendaraan listrik juga belum sepenuhnya diyakini lebih aman, nyaman karena belum teruji di lapangan.

Ketiga, Kebijakan supply yang merugikan masyarakat kecil. Dalam hal pasokan air bersih, listrik, gas dan BBM di Makassar ini, kebutuhan masyarakat kecil seringkali dikorbankan demi memenuhi kebutuhan industri.

Utamanya ketika persediaan stok kebutuhan tersebut sudah terbatas. Padahal kebutuhan industri itu cukup besar sehingga ketika persediaan itu disalurkan ke kawasan Industri maka kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi.

Baca juga:

Ternyata! Segini Harga Asli Gas Elpiji dan BBM Sebelum Disubsidi, Tembus Angka Ini

Fenomena ini bisa diartikan sebagai fenomena jeruk makan jeruk, jeruk besar memakan jeruk kecil. Perusahaan Air Minum, PLN, Pertamina kerap kali menjadi pelayan-pelayan kapitalis dan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat kecil. Ke depan, pelayanan terhadap kebutuhan ini sebaiknya dipisahkan.

Air minum, PLN, Pertamina secara khusus didedikasikan untuk melayani masyarakat, sedang untuk kebutuhan industri mereka diharuskan membuat instalasi atau infrastruktur sendiri.

Untuk kebutuhan listrik industri atau Kawasan Industri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, mereka mengadakan pembangkit listrik sendiri tanpa harus merecoki kebutuhan masyarakat banyak.

Demikian halnya dengan kebutuhan air bersih industri harus membangun instalasi air bersih sendiri, Apakah dengan penyulingan air laut, air payau dari sungai dan lain-lain.

Begitupun seharusnya dengan kebutuhan gas elpiji dan BBM. Jangan sampai mereka merampas kebutuhan masyarakat karena itu lebih instan dan murah. (*)

Oleh: Haris Abdurrahman
(Anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS)